Millenial Road Safety Festival Palembang 2019

Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan menghadiri acara Millenial Road Safety Festival 2019 serta pemecahan rekor MURI membentangkan kain jumputan sepanjang Jembatan Ampera yang dilangsungkan di Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (9/3/2019). Pada acara tersebut, Jembatan Ampera yang menghubungkan antara kawasan hilir dan hulu akan dilakukan penutupan selama lima jam. Direktur Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Dwie Asmoro mengatakan, penutupan Jembatan Ampera dimulai pada pukul 06.00 WIB hingga pukul 11.00 WIB. Baca juga: Satu Spot Terbaik Menikmati Jembatan Ampera Palembang

"Selama Jembatan Ampera ditutup, arus kendaraan dari wilayah hilir yang hendak ke hulu atau sebaliknya, diarahkan menuju kawasan Gandus melewati Jembatan Musi II dan Musi IV," kata Dwie, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Jumat (8/3/2019). Dwie melanjutkan, sebanyak 250 personel dari jajarannya diturunkan untuk melakukan pengamanan arus lalu lintas dalam acara tersebut. "Antisipasi terjadinya penumpukan kendaraan, masyarakat pun disarankan untuk mengambil jalan alternatif melalui Jembatan Musi IV dan Musi II," ujar dia. Sementara, Kasat Lantas Polresta Palembang Kompol Arief Harsono menambahkan, dalam rekayasa lalu lintas besok, pengendara dari Seberang Ilir simpang Charitas nanti diarahkan ke Jalan Kolonel Atmo dan tidak diperbolehkan masuk ke Jalan Sudirman (cinde). Baca juga: 22 Korban Tewas Laka Air di Sungai Musi, Polisi Bentuk Pos Pemantau Perahu di Ampera   Sebab, jalan tersebut akan digunakan untuk kantong parkir, sementara jalur dari arah air mancur ke Jendral Sudirman akan tetap dibuka untuk mobilitas kendaraan. Selanjutnya, dari Jalan Merdeka hanya digunakan satu arah dan akan diarahkan ke Jalan Ki Agus Kemas sehingga nanti menuju Jalan Jenderal Sudirman. 

Rencananya gerakan sosial kampanye keselamatan berkendara untuk menurunkan angka kasus kecelakaan lalu lintas serta meningkatkan kedisiplinan dan ketertiban berlalu lintas kalangan anak muda ini, akan dihadiri Presiden Jokowi dan sejumlah menteri.

Gerakan sosial tersebut mendapat perhatian dari Presiden Jokowi karena angka kasus kecelakaan lalu lintas dan korban kecelakaan yang melibatkan kalangan milenial cukup tinggi.

Masalah kecelakaan lalu lintas dengan korban sebagian besar kalangan milenial tidak hanya terjadi di negara ini, tetapi menjadi masalah dunia, ujarnya pula.

Setiap tahun secara nasional terdapat 100 ribu korban kecelakaan lalu lintas, dan sekitar 30 ribu di antaranya meninggal dunia serta 70 persen korbannya adalah kalangan milenial.

Berdasarkan data PBB melalui WHO tercatat satu juta korban kecelakaan lalu lintas di dunia setiap tahun, sebagian besar korbannya anak muda.

Melihat tinggi angka kasus dan korban kecelakaan lalu lintas dari kalangan milenial yang menjadi permasalahan dunia, pihaknya berupaya mendukung program nasional untuk menurunkan kasus kecelakaan lalu lintas itu.

Program yang telah berjalan sejak beberapa tahun terakhir dengan dekade aksi keselamatan Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) belum membuahkan hasil sesuai dengan harapan.

Jumlah korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia di Provinsi Sumsel dan secara nasional masih cukup tinggi, sementara target RUNK pada 2020 korban meninggal dunia bisa ditekan seminimal mungkin.

Untuk mencapai target RUNK dalam dua tahun ke depan, pihaknya berupaya bekerja keras melakukan gerakan sosial peningkatan disiplin dan ketertiban berlalu lintas bagi kalangan anak muda dengan menggelar kegiatan "South Sumatra Millennial Road Safety Festival", kata Dirlantas Polda Sumsel itu pula.

Festival keselamatan berkendara mendapat sambutan luar biasa dari kalangan milenial daerah ini, karena target peserta yang ditetapkan 100 ribu orang realisasinya melampaui target yakni mencapai 114 ribu orang.

Berdasarkan data pendaftaran yang masuk ke sekretariat panitia dan pendaftaran secara daring (online), peserta festival keselamatan berkendara itu sebagian besar berasal dari kalangan mahasiswa 50 ribu orang, pelajar 20 ribu orang, anggota TNI/Polri 10 ribu orang, dan sejumlah kelompok masyarakat lainnya.